Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkapkan kekhawatirannya terkait Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengatur pembatasan iklan dan pengendalian produk tembakau. Ia menilai penerapan peraturan tersebut bisa merugikan kota-kota yang ekonominya sangat bergantung pada industri tembakau, seperti Bondowoso dan Kediri. Dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau”, ia mendorong agar pemerintah mengevaluasi kembali dan melibatkan lebih banyak pihak sebelum RPMK disahkan. “Sebagai pembantu presiden (menteri) yang bertugas di bidang kesehatan, tentu kami (Komisi IX juga) pasti berkepentingan di bidang kesehatan. Akan tetapi dari aspek yang lain tentu juga ada pandangan makanya belum menemukan titik…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk masuk sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (12/11/2024) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan keputusan tersebut didasari oleh adanya potensi kekosongan hukum yang perlu segera diatasi. Menurut pandangan beberapa fraksi, terutama Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai NasDem, perubahan ini menjadi keniscayaan untuk menguatkan dasar hukum bagi pejabat terpilih dalam Pemilu dan Pilkada yang menggunakan nomenklatur DKI Jakarta, yang kini sudah…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Sosial, termasuk para pendamping program, agar tetap menjaga netralitas, khususnya jelang Pilkada serentak di 27 November mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Jajaran Kementerian Sosial di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/11/2024) “Tidak boleh ada keberpihakan dalam menyalurkan bantuan sosial,” tegasnya. Pesan ini menjadi penting di tengah dinamika politik, di mana netralitas para pelayan masyarakat adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Selain itu, satu di antara poin yang juga mendapat perhatian besar dalam raker ini adalah permintaan untuk…

Kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang KM 92 yang terjadi pada Senin (11/11/2024) menyita perhatian banyak pihak. Kondisi rem blong truk pengirim barang diduga menjadi pemicu peristiwa tersebut yang melibatkan 17 kendaraan dan menimbulkan jumlah korban sebanyak 30 orang, baik luka berat, ringan, hingga meninggal dunia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai berulangnya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh truk pengirim barang menjadi indikator carut-marutnya ekosistem industri jasa pengiriman barang di tanah air. “Kecelakaan lalu lintas akibat truk pengirim barang terus berulang. Belum selesai urusan truk wings box ugal-ugalan di Tangerang, kini truk kembali diduga menjadi kecelakaan…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini meyakini bahwa konektivitas yang inklusif berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Sebab itu, dirinya mendorong PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk mengupayakan pemerataan akses teknologi informasi hingga ke seluruh pelosok tanah air. Demikian hal ini ia sampaikan saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pimpinan Telkom di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia menilai upaya ini tidak hanya mengikis kesenjangan digital, namun juga membuka peluang yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam transformasi digital. “Saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita itu berhubungan dengan…

Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai menggunakan standar lama internasional dalam menentukan kelompok rakyat miskin ekstrem. Padahal, standar garis kemiskinan terbaru versi World Bank mengacu angka pendapatan baru sebesar US$3,2 per kapita per hari. Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka Purchasing Power Parity (PPP) 2017 dari sebelumnya PPP 2011. Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyoroti standar pengukuran kelompok masyarakat miskin yang dilakukan BPS tersebut. Menurutnya, angka kemiskinan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. “Contohnya rumah masyarakat yang layak huni tetapi sudah ditempelkan stiker tidak mampu, kemudian sebaliknya. Hal ini yang memicu terjadinya kesalahan dalam menyalurkan…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Anis Byarwati menyoroti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia mengungkapkan bahwa Baleg DPR RI menyambut baik atas berbagai masukan dan juga dorongan dari Jala PRT agar RUU PRT dapat dibahas di tingkat lanjut. Terlebih, RUU PRT ini sudah 20 tahun lamanya diproses namun belum juga disahkan. “Karena DPR RI sendiri di tahun 2023 bulan Maret Itu sudah menyepakati bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini masuk di dalam prolegnas ya, (sebagai) inisiatif DPR RI, dan sudah disepakati di beberapa fraksi juga sehingga kemudian semestinya memang ini menjadi prioritas,” ujar Anis dalam Rapat…

Legislasi (Baleg) DPR mengundang seluruh pimpinan komisi, mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Pertemuan itu guna membahas rancangan Undang-Undang Prolegnas 2025. Dalam kesempatan itu, para pimpinan komisi mengusulkan sejumlah RUU yang akan mereka susun atau revisi pada tahun 2025. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembahasan satu undang-undang membutuhkan waktu lama. Sehingga, Baleg DPR RI, berupaya untuk melakukan berbagai upaya seperti melalui RDPU guna mendapatkan cara terbaik dalam menyelesaikan RUU. “Memang kita dalam rangka sampai dengan hari ini…

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menyampaikan kekhawatirannya pada kondisi industri tekstil dalam negeri. Menurutnya, saat ini kondisi industri tekstil dalam negeri sudah menuju ke lampu merah (mengkhawatirkan). Pailitnya Sritex pun, disebutnya sebagai salah satu tanda-tanda pemerintah harus memberi perhatian lebih pada industri tekstil dalam negeri. ”Seperti Sritex itu kan sudah 50 ribu karyawan bayangin. Kali empat saja sudah 200 ribu orang yang berlindung di sebuah pabrik. Belum lagi efek domino yang tadi disampaikan tentang UMKM dan sebagainya,” kata Hatta dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra dan Martin Tumbelaka, sebagai Tim Kuasa DPR RI menyampaikan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap UUD NRI Tahun 1945 di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam UU tersebut, setidaknya ada tiga pasal yang dimohonkan pengujiannya, yakni Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3). Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan kerangka waktu yang jelas dan…