Penulis: redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mempertanyakan proses penanganan dan ganti rugi bagi rumah warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Ia menegaskan adanya sejumlah rumah warga yang mengalami keretakan akibat kegiatan konstruksi awal, seperti saat pemasangan tiang pancang. “Apakah sudah selesai proses ganti rugi untuk rumah warga yang rusak dan retak-retak? Pada tahap awal pembangunan tol ini, banyak rumah yang retak akibat alat berat dan aktivitas pemasangan tiang pancang. Setahu saya, hingga kini masih belum ada penyelesaian,” ujarnya dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di ruas tol Bocimi, Rabu (13/11/2024). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mukhlis Basri, menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyerapan aspirasi di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, terutama terkait pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang pangan, pendidikan, dan lalu lintas. Dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Lampung juga menekankan perlunya pembentukan undang-undang terkait ketahanan pangan guna menghadapi tantangan distribusi pangan di wilayah tersebut. “Seperti yang kami dengar dalam diskusi, salah satu topik utama yang diangkat adalah RUU Perubahan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RUU ini sangat penting untuk memberikan kepastian dalam pengaturan dan distribusi pangan di Lampung, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,”…

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menerima aspirasi dari Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) bersama dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dalam kesempatan itu, Forkopi mengusulkan agar adanya revisi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang masuk ke dalam Prioritas Prolegnas 2025. Menurut Forkopi, revisi UU Perkoperasian diperlukan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan koperasi secara mandiri sebagai badan usaha otonom. Menanggapi hal tersebut, Firnando mendukung adanya usulan agar revisi UU Perkoperasian masuk ke dalam Prioritas Prolegnas di 2025 untuk pembahasan di Badan Legislasi. Menurutnya, pemerintah sebaiknya berperan…

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyoroti penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat. Anggaran NPHD yang dialokasikan untuk Pilkada tahun ini mencapai sekitar Rp 1,6 triliun, angka yang dinilai cukup tinggi dan memerlukan pengawasan ketat. “Kita harus memastikan agar penggunaan NPHD ini diawasi dengan baik. Jangan sampai, setelah pelaksanaan Pilkada, muncul masalah yang tidak diinginkan, seperti adanya ‘piring kotor’ yang merusak integritas proses Pilkada itu sendiri,” ujar Ujang Bey usai pertemuan dengan Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, penyelenggara pemilu, serta Penjabat (PJ) Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat…

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyatakan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber devisa negara jika dikelola dengan maksimal dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. “Saya melihat dunia IKM sudah mulai menggeliat di Indonesia. Jumlahnya sangat besar, hampir 50 juta unit usaha mikro. Ini merupakan potensi besar dalam dunia bisnis kita. Jika kita mampu meng-upgrade IKM dari skala kecil menjadi menengah, dan selanjutnya menjadi industri besar, banyak nilai tambah yang bisa kita hasilkan, termasuk dari sisi pajak dan peluang bisnis yang lebih luas,” kata Hatta di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (13/11/2024).…

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Tol Cipularang Km 92, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024), menyusul kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan. Insiden ini menimbulkan keprihatinan karena mengancam keselamatan pengguna jalan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi V didampingi oleh mitra kerja seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Korlantas Polri, Bina Marga, Jasa Marga, dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan informasi dari Polda Jabar dan Polres Purwakarta, kecelakaan dipicu oleh truk dengan nomor polisi B 9440 JIN yang mengangkut kardus. Truk tersebut diduga telah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Truk yang dikemudikan oleh Rouf melaju dari arah Bandung menuju…

Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan baik. Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, menyarankan agar fokus utama adalah kelancaran ibadah haji, bukan pada perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. “Masalah siapa yang harus menyelenggarakan ibadah haji, apakah Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau Kementerian Agama, sebaiknya tidak menjadi fokus utama saat ini. Kita seharusnya tidak membuang waktu pada hal tersebut,” ujar Pasha setelah mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). Menurut Pasha, pemerintah harus lebih fokus mempersiapkan segala hal terkait penyelenggaraan…

Para calon jemaah haji Indonesia diimbau menjaga kesehatan fisiknya jelang musim haji tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan mementingkan pemeriksaan kesehatan calon jemaah daripada pelunasan biaya hajinya. Bila sudah dinyatakan sehat baru bisa melunasi sisa biaya haji. “Sekarang pelunasan haji itu tidak berharap pelunasan dulu, tapi pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan sehat kemudian baru bisa melunasi untuk pelunasan hajinya. Tetapi kalau dinyatakan tidak sehat, maka tidak bisa melunasi haji, karena dianggap belum istitoah, belum mampu melaksanakan ibadah haji,” jelas Anggota Komisi VIII DPR RI Satori kepada medpolindo.com di Kanwil Kemenag Jateng, di Semarang, Rabu (13/11). Jateng sendiri, lanjut politisi…

Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, mengkritik lamanya prosedur pelayanan di rumah sakit yang membuat pasien terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut laporan yang ia terima, banyak pasien yang seharusnya segera ditangani, malah harus menunggu lama lantaran lambannya prosedur di rumah sakit. Obon menegaskan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak serius bagi pasien, terutama mereka yang membutuhkan penanganan cepat. Sebagai contoh, untuk pasien dengan penyakit kanker, keterlambatan dalam penanganan bisa menyebabkan kondisi mereka semakin parah. “Jika penanganan terlambat, kondisi pasien bisa semakin buruk, dan pengobatannya pun akan berbeda,” ujar Obon dalam Rapat Dengar…

Dalam menghadapi persiapan haji tahun 2025, pendamping haji perempuan perlu ditambah untuk mendampingi jemaah haji perempuan. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh pendamping haji laki-laki. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan pandangannya kepada medpolindo.com usai mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024). “Saya merasakan sendiri bahwa saat ini banyak sekali permasalahan ibadah yang harus ditangani oleh pendamping perempuan. Beberapa syarat ibadah perempuan tidak dapat dilayani oleh pendamping laki-laki,” katanya. Selly melanjutkan, saat melaksanakan ibadah di Raudhah, tidak mungkin jemaah haji perempuan didampingi oleh pendamping laki-laki. Oleh…