Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) terkait dengan Revisi UU Hak Cipta yang diajukannya ke Badan Legislasi. Diskusi dengan tajuk “Perlindungan Hukum Karya Cipta Dalam Tata Kelola Digitalisasi” ini dihadiri oleh para pakar hukum, musisi, penulis lagu dan insan kreatif di belantika musik tanah air. “Karena aku kan melakukan usulan undang-undang terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 untuk revisinya, jadi hari ini kita adakan FGD khusus untuk musisi. Nanti mungkin nanti ada FGD-FGD berikutnya yang untuk penulis buku, untuk sinematografi dan lain-lain karena kan Undang-Undang Hak Cipta ini bukan hanya…

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) secara resmi diterima oleh Panitia Kerja (Panja) setelah melalui pembahasan intensif dan demokratis. Ketua Panja RUU DKJ Imam Sukri menyampaikan laporan hasil kerja Panja dengan menggarisbawahi poin-poin penting selama proses pembahasan RUU DKJ Demikan hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Perlu diketahui,…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengharapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki anggaran yang khusus untuk membangun sekolah darurat di wilayah terdampak bencana. “Kami juga sebenarnya ingin kita tuh memiliki satu anggaran darurat, seperti itu. Seharusnya juga, Kemendikdasmen memilikinya,” katanya dalam wawancara kepada medpolindo.com di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (17/11/2024). Hal tersebut, kata dia, sempat dibahas oleh Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam rapat mengenai anggaran kementerian tersebut yang digelar secara tertutup. Ia mengatakan saat ini anggaran sekolah darurat dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Sekarang, mungkin hal-hal yang…

Wacana penolakan terhadap Revisi UU Penyiaran sempat bergilir beberapa waktu lalu, salah satunya berasal dari Dewan Pers dan Komunitas Pers. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari mempertanyakan latar belakang penolakan terhadap RUU yang digadang akan menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 itu. “Menurut saya kalau memang sebuah penolakan dalam bentuk ketidaknyamanan terhadap substansi, pasal berapa itu bisa dibicarakan dan bisa dikompromikan. Menurut saya itu tidak serta-merta menolak tanpa urutan penolakan atau keterangannya atau penjelasannya atau argumentasinya. Saya rasa ini juga untuk kebaikan bersama,” ujar Desy saat ditemui medpolindo.com di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Sebelumnya,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arzeti Bilbina mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. Ia menilai RUU tersebut penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan dan menjamin pelestarian tradisi budaya Indonesia. “Menjamin hak-hak masyarakat adat merupakan kewajiban negara. Maka kami mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Proglenas prioritas 2025 sehingga bisa segera disahkan,” kata Arzeti dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (18/11/2024). RUU Masyarakat Hukum Adat sendiri telah diusulkan sejak tahun 2003 dan dirumuskan naskah akademiknya pada tahun 2010. Meski sudah lama masuk Prolegnas DPR, namun RUU yang menyangkut kemaslahatan orang…

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti kasus penyelewengan BBM bersubsidi yang marak terjadi di daerah pemilihannya di Mojokerto, Jawa Timur. Meitri mengungkapkan kendati penyelewengan BBM bersubsidi itu pernah ditindak oleh aparat, praktik culas tersebut kembali terulang dan diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. “Sejujurnya, kami mengaku prihatin atas berulangnya kasus penyelewengan BBM bersubsidi di dapil kami yang menyebabkan subsidi BBM jadi tidak tepat sasaran. Akibatnya, masyarakat kecil yang seharusnya dapat menerima manfaat dari program pemerintah justru kehilangan haknya,” tegas Meitri dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (18/11/2024). Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menduga lemahnya fungsi pengawasan…

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus yang terjadi terkait koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia. Ia mendorong seluruh elemen pemerintah ikut berpartisipasi aktif menyelesaikan revisi Undang-Undang Koperasi demi memastikan sekaligus memberikan jaminan kuat berupa perlindungan anggota koperasi yang dirugikan. Pernyataan ini dirinya sampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Praktisi dan Akademisi yaitu Emy Nurmayanti, M.S.E., Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc., Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat M.Ec., Ph.D. di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). “Saya setuju…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan tidak adanya RUU Perampasan Aset dalam daftar usulan Prolegnas Prioritas 2025 yang berasal dari Pemerintah. Ia mengungkit pentingnya pemerintahan bersih sebagaimana tertuang dalam buku ‘Paradoks Indonesia’ karya Presiden Prabowo Subianto. “Apa yang menjadi kegelisahan beliau (Prabowo soal pemerintahan bersih) tidak nampak di dalam agenda prolegnas,” tegas Benny dalam Rapat Baleg DPR RI bersama Mendagri di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Benny menilai, pemerintah tidak perlu mengurusi dinamika yang terjadi di Parlemen, melainkan harus segera menyerahkan draf RUU tersebut ke DPR untuk dibahas. “Bukan DPR tidak mau…

Pertamina telah melalui fase sosialisasi penggunaan pemindai kode respons cepat (QR Code) untuk pembelian Pertalite, dan saat ini telah berada di fase uji coba di beberapa kota. Walakin, Anggota Komisi XII Mulyadi menilai penggunaan QR Code ini tidak efektif, baik untuk pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) maupun untuk Pertamina sendiri. “Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan. Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” ucap Mulyadi kepada medpolindo.com…

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru-baru ini memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas). Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memberdayakan ormas yang selama ini telah berkontribusi besar pada pembangunan sosial. Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik oleh publik, terutama terkait dampak potensial terhadap lingkungan, transparansi, dan independensi ormas. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil memandang pemberian izin tambang kepada ormas bisa menjadi mendorong keterlibatan masyarakat untuk mendongkrak pembangunan bangsa. Kebijakan ini, menurutnya, bisa membuka peluang bagi ormas untuk lebih mandiri secara finansial, sehingga dapat memperkuat peran sosial di…