Penulis: redaksi

Anggota Komisi XIII M Shadiq Pasadigoe menyampaikan pernyataan resmi terkait kondisi pascabencana di Tanah Datar, Sumatra Barat dan sejumlah wilayah terdampak lainnya. Shadiq menegaskan bahwa percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan penyediaan rumah relokasi layak di zona merah merupakan kebutuhan mendesak menyangkut keselamatan dan hak dasar warga. “Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangan…

Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan arus Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menilai, di tengah meningkatnya mobilitas dan ancaman cuaca ekstrem, negara tidak boleh lengah dan harus hadir secara nyata melalui sistem kesiapsiagaan yang terintegrasi dan responsif. Ia mengapresiasi langkah Basarnas yang telah membentuk unit-unit siaga di tingkat kabupaten, terutama di wilayah yang rawan bencana. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas unit tersebut akan jauh lebih optimal apabila diperkuat dengan koordinasi lintas sektor. Demikian diungkapkanya usai melakukan pertemuan dalam Rangka Kunjungan Kerja Reses guna membahas strategi, program kerja…

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak akibat banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat adalah rumah. “Yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana adalah hunian (rumah) dan perbaikan infrastruktur. Mereka tidak punya apa-apa lagi, rumah-rumah hancur akibat banjir dan longsor,” kata Ade Rezki Pratama dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (14/12/2025). “Saat ini kita sedang mendata hunian yang akan dibangun di Pelembayan, Maninjau, dan beberapa daerah lain yang terkena bencana. Kita masih menunggu data yang akurat,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Selain hunian yang layak, masyarakat yang mengalami…

Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang masih mencapai 80 persen. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa isu ketahanan pangan harus dipandang secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas beras dan jagung. Menurutnya, susu merupakan sumber protein strategis yang justru belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah. “Fakta menunjukkan bahwa 80 persen kebutuhan…

Komisi XII DPR RI mengawasi kesiapan pasokan energi dan langkah mitigasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), khususnya di tengah kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi. Rapat yang dihadiri oleh Pertamina, PLN, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/12/25). Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, mengatakan pihaknya telah mendengar langsung paparan kesiapan dari Pertamina dan PLN, terutama terkait antisipasi gangguan akibat cuaca dan potensi bencana. Menurutnya, Jawa Barat saat ini menghadapi intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan rekayasa dan mitigasi yang matang. “Secara khusus untuk di Jawa…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap layanan hukum di tingkat masyarakat, khususnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan program paralegal. Usai memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (10/12/2025), Andreas menyampaikan bahwa Komisi XIII DPR melihat adanya ketidaksesuaian antara laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum dengan kondisi faktual di masyarakat. “Ada beberapa poin penting yang perlu kami bawa ke tingkat nasional, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan pos bantuan hukum dan program-program paralegal dari Kementerian Hukum. Asumsinya, jika kegiatan ini berjalan baik seperti laporan yang disampaikan, pelanggaran hukum di masyarakat seharusnya…

Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat tidak boleh berdampak pada pengurangan hak pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Kamis (11/12/2025). Musthofa menjelaskan bahwa arahan efisiensi yang disampaikan Menteri Keuangan harus dipahami secara tepat oleh pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh daerah pasti akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, namun implementasi di lapangan harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi pegawai. “Semua daerah ini kan tidak ada yang berani untuk tidak melaksanakan perintah pusat. Efisiensi itu oke, tapi yang menjadi hak…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa Komisi VIII berkomitmen mendorong penguatan program studi (prodi) kedokteran di UIN Ar-Raniry Aceh. Dorongan tersebut muncul lantaran merespons atas kebutuhan tenaga kesehatan yang memahami konteks kebencanaan di Aceh. Selly menjelaskan bahwa UIN Ar-Raniry memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan membutuhkan dukungan kebijakan, terutama pada program-program strategis. “Pak Rektor menyampaikan bahwa ada sekitar 40 ribu mahasiswa yang tersebar di KTKIN (PTKIN), salah satunya di Ar Raniry, yang juga harus mendapatkan perhatian dari Komisi VIII,” ujarnya dalam pertemuan dengan Rektor UIN Ar-Raniry pada rangkaian kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Rabu…

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan bahwa persyaratan izin penggalangan dana untuk memberi bantuan bagi korban bencana tidak boleh sampai menghambat solidaritas warga. Di fase tanggap darurat atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, prinsip kemanusiaan menuntut kecepatan. Pernyataan ini ia lontarkan menyikapi imbauan Menteri Sosial Saifullah Yusuf tentang kewajiban izin untuk penggalangan dana. “Dalam keadaan darurat, yang utama adalah menyelamatkan nyawa. Maka, mekanisme izin harus disesuaikan, dipermudah, dan jangan menghambat penyaluran bantuan,” ungkap Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (13/12/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengungkapkan, kewajiban izin tersebut diatur…

Anggota Komisi VI DPR RI, GM Totok Hedi Santosa, menyoroti sejumlah isu strategis terkait kesiapan sektor energi, infrastruktur, dan mitigasi bencana dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (11/12). Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja distribusi BBM dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Yogyakarta, khususnya menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Totok mengungkapkan bahwa persoalan keterlambatan distribusi BBM masih kerap terjadi dan perlu mendapat perhatian serius. Ia mencontohkan kasus kemacetan di Tol Jakarta–Cikampek KM 57 yang disebabkan suplai BBM terlambat hingga lebih dari enam jam. Menurutnya, situasi semacam ini dapat berdampak…