Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menyoroti menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut hal ini disebabkan oleh kurangnya integritas yang ditunjukkan oleh pimpinan KPK saat ini. “Pimpinan KPK saat ini belum mampu memberikan teladan dan contoh yang baik kepada seluruh personel dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi,” ungkap Endang dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2024). Endang juga mengingatkan bahwa KPK harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan tersangka. Menurutnya, hal ini penting untuk menghindari kekalahan dalam upaya praperadilan yang dapat merusak…

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) wilayah Sulawesi Tengah dalam meningkatkan penerimaan negara sepanjang 2024 patut dijadikan model bagi daerah lain di Indonesia. Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M. Said, menyampaikan bahwa pencapaian ini harus terus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang tengah berlangsung di wilayah tersebut. “Prestasi yang diraih Kanwil DJP dan DJBC Sulawesi Tengah perlu terus ditingkatkan. Wilayah ini saat ini menjadi primadona berkat kekayaan sumber daya alam, terutama tambang dan industri smelter nikel di Morowali. Potensi ini harus dioptimalkan untuk mendukung penerimaan negara dari…

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 11. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi objektif pendidikan di kedua sekolah tersebut sekaligus mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kunjungannya, Juliyatmono menyampaikan rasa bangga melihat semangat dan cita-cita para siswa. “Saya melihat wajah mereka bersinar dan penuh harapan. Mayoritas bercita-cita menjadi dokter, profesor, atau pengusaha sukses. Kita harus memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan di SMA atau SMK unggulan untuk menjamin kualitas pendidikan yang berkesinambungan,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja pada Rabu, (20/11/2024). Politisi dapil Jawa Tengah IV…

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 9,08 persen, didorong oleh sektor pertambangan mineral dan industri smelter, khususnya nikel. Sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia, nilai tambah dari sektor ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M. Said, saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Sulawesi Tengah, Kamis (21/11/2024). Kunjungan ini diisi dengan pertemuan di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Dirjen Perimbangan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, menyoroti kondisi industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tekanan besar. Sejumlah perusahaan tekstil, termasuk yang berskala besar, bahkan terancam bangkrut akibat berbagai permasalahan, mulai dari tarif masuk ke pasar ekspor hingga derasnya produk ilegal dan barang selundupan. “Industri tekstil besar mengeluhkan tingginya tarif masuk untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa. Ini hasil komunikasi saya dengan pelaku industri tekstil,” ujar Firnando dalam keterangannya kepada medpolindo.com, Kamis (21/11/2024). Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa tingginya tarif tersebut membuat produk tekstil Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. “Akibat tarif yang tinggi, harga…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Polres Bogor, Jawa Barat, dengan salah satu agenda utama membahas maraknya penggunaan pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI palsu. Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro, mendorong adanya kolaborasi antara pihaknya dengan Polres Bogor untuk menangani peredaran pelat palsu tersebut. Agung meminta agar Polres Bogor menindak tegas pelaku pemalsuan TNKB, namun tetap mengutamakan langkah preventif sebagai pendekatan awal. “Kami sadar bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Namun, penting juga untuk mendahulukan tindakan preventif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kode-kode khusus pada pelat nomor DPR,” ujar…

Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menyoroti tingginya risiko bencana hidrometeorologi di Kota Bogor yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Husni menekankan pentingnya penyusunan strategi mitigasi berbasis penelitian mendalam untuk mengurangi dampak bencana tersebut. “Di Kota Bogor, kita perlu melakukan penelitian mendalam. Jangan setiap kali terjadi longsor atau pergeseran tanah, kita hanya turun untuk memberikan bantuan. Pekerjaan seperti itu hanya akan mengulang pola yang sama. Penelitian yang mendalam harus dilakukan agar tingkat kerusakan dan kerugian akibat bencana alam dapat diminimalkan,” ujar Husni dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Bogor, Rabu (20/11/2024). Politisi dari Fraksi Gerindra ini…

Kasus yang melibatkan Jaksa Jovi Andrea Bachtiar mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI setelah Jovi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial oleh rekan kerjanya. Persoalan ini memicu kontroversi, termasuk tuduhan kriminalisasi, terutama terkait kritik Jovi terhadap penggunaan mobil dinas. Merespons perhatian publik, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024), dengan agenda membahas penyelesaian kasus ini secara transparan dan adil. Dalam kesimpulan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, meskipun kebijakan ini sudah didukung dengan tujuh instruksi menteri, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran negara. “Mengenai kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), secara kebijakan sebenarnya sudah ada upaya dari KKP. Namun, implementasinya masih belum optimal. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan APBN, misalnya dalam pembangunan pelabuhan,” ujar Arif Rahman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap nelayan…

Tim Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ketersediaan stok pangan di Gudang Bulog, Ngabean, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Peninjauan ini dalam rangka mendukung penuh upaya swasembada pangan nasional 2027 dan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi. Diketahui, baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, pemerintah telah memajukan target swasembada pangan nasional dari yang sebelumnya ditargetkan tahun 2028, kini maju menjadi tahun 2027. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional KTT G20 di Brasil dan APEC. Karena itu, Komisi IV DPR RI ingin melihat secara langsung ketersediaan stok pengan di daerah sukoharjo; mendapatkan gambaran mengenai program,…