Penulis: redaksi

Suasana reses Anggota DPR RI Mulyadi di Kabupaten Bogor mendadak haru. Puluhan konstituen tiba-tiba menggelar aksi ‘tebar poster’ sebagai bentuk protes atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak. Dalam aksi tersebut, warga membawa poster besar bertulisan “Pak Presiden, jangan tutup mata pencaharian kami” dan “ Pak Mulyadi, bantu kami untuk mempertahankan pekerjaan kami”. Tulisan itu menjadi simbol jeritan hati para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan penyegelan tempat usaha yang disebut berdampak luas pada ekonomi masyarakat kecil. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Parlementaria, salah seorang warga menyampaikan curahan hatinya dengan suara bergetar di hadapan…

Seiring pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Katalog), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai efisiensi rata-rata sebesar 17,11 persen, atau setara dengan lebih dari Rp30 triliun per tahun. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi sekaligus mengajak UMKM manfaatkan E-Katalog. “Tentunya, saya mendukung inovasi ini. Tapi, saya berpesan agar transisi peralihan sistem ini harus dipastikan berjalan mulus untuk memudahkan bagi pengusaha mikro kecil dan koperasi. Karenanya, saya mengajak pengusaha pengusaha mikro kecil dan koperasi untuk bisa memanfaatkan sistem ini agar nantinya produk yang dimiliki bisa diserap dalam belanja pemerintah,” ungkap Puteri dalam…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong agar Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) segera menjadi satuan kerja (satker) mandiri dan tidak lagi berada di bawah Komnas HAM. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan sejalan dengan mandat yang telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). “Komisi XIII DPR RI akan mendorong Komnas Perempuan menjadi satker mandiri, tidak lagi di bawah Komnas HAM. Ini untuk penguatan kelembagaan karena sudah tertuang atau menjadi amanat dalam UU TPKS,” ujar Willy, kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Willy…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional. Terbukti, provinsi ini telah menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, yang mana sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. “Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” ujar Saan Mustopa dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025). Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menyambut langkah Kemendagri yang memperkenalkan sistem pemantau pertumbuhan ekonomi daerah atau Sistem Informasi Growth Wilayah (SIGROW). SIGROW merupakan sebagai instrumen untuk memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Azis menyampaikan empat poin sikap yang menyoroti pembinaan daerah, penguatan koordinasi anggaran, hingga pengendalian inflasi. Azis menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah pusat. “Saya memberikan apresiasi dengan kerja progresif pemerintah pusat dalam pembinaan daerah terutama terkait dengan aktivitas ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Ia kemudian menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dalam memberi bimbingan yang lebih mendalam di lapangan. “Pemerintah pusat…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyerahkan bantuan berupa bibit kelapa dalam sebanyak 11.000 batang kepada masyarakat Desa Kalinanas, Wonosamodro, Boyolali, Jawa Tengah. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan rakyat yang berkelanjutan. “Potensi pertanian dan perkebunan di Boyolali luar biasa. Saya berharap bantuan bibit kelapa dalam ini bisa menjadi pemicu semangat bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha taninya, meningkatkan pendapatan, dan menjaga kemandirian ekonomi desa,” ujar Kharis dalam rilis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Diketahui, dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat…

Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bukanlah masa istirahat atau jeda dari tugas kenegaraan, melainkan fase penting dalam pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan. Di periode Masa Sidang I Tahun Persidangan 2025–2026 ini, seluruh anggota DPR RI kembali turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, menyapa masyarakat, mendengar aspirasi, serta menindaklanjuti berbagai persoalan pembangunan yang terjadi di akar rumput. Secara konstitusional, reses memiliki dasar hukum yang kuat. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 239 ayat (1) yang menegaskan bahwa DPR RI melaksanakan masa persidangan dan masa reses dalam satu tahun sidang.…

Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan luas lahan pertanian mencapai lebih dari 1,1 juta hektare (BPS, 2024), provinsi ini menempati posisi sebagai penghasil beras terbesar ke-5 di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Dari seluruh wilayah di Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin menjadi sentra produksi utama yang menopang struktur pangan provinsi dan nasional. Dengan luas panen mencapai lebih dari 520 ribu hektare dan produksi padi sekitar 958 ribu ton GKG pada 2024, Banyuasin menyumbang lebih dari 40% produksi beras Sumatera Selatan. Melihat potensi tersebut, Wakil Ketua DPR RI…

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI terus berupaya memperkuat fungsi analisis media sebagai dasar pengambilan keputusan dan strategi komunikasi kelembagaan DPR RI. Komitmen ini ditunjukkan melalui kegiatan Sosialisasi Executive Summary Berkala dan Tematik bertujuan mendukung kerja DPR RI berbasis data pemberitaan, yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Persidangan DPR RI, Suprihartini, bersama Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, serta dihadiri oleh para tenaga ahli alat kelengkapan dewan (AKD), tenaga ahli fraksi dan anggota, serta pegawai Biro Pemberitaan Parlemen. Dalam sambutannya, Suprihartini menyampaikan apresiasi atas inisiatif…

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menerima kunjungan Duta Besar Rumania untuk Republik Indonesia, Dan-Adrian Bălănescu, di Ruang Delegasi DPR RI, Selasa, (14/10/2025). Pertemuan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rumania, khususnya di sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama yang diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi strategis antara kedua negara. Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Rumania selama ini memang belum begitu intens, namun memiliki ruang luas untuk diperluas, terutama di sektor ekonomi riil dan investasi antar-BUMN. “Sebenarnya Indonesia dan…