Penulis: redaksi

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI untuk membahas pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, yang menyoroti berbagai isu mendasar terkait perlindungan hak-hak tersangka dan efisiensi proses hukum pidana di Indonesia. Dalam pembukaan rapat, Habiburokhman menegaskan bahwa perubahan dalam KUHAP ini akan menjadi langkah signifikan, bahkan revolusioner, bagi sistem hukum Indonesia. Salah satu poin utama yang dibahas adalah keberadaan institusi praperadilan. “Saat ini, institusi praperadilan masih bersifat pasif. Kita harus mempertimbangkan apakah institusi ini bisa lebih aktif dalam…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap para calon kepala daerah terpilih dapat bekerja dengan amanah. Ia bersyukur pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin daerah berjalan dengan lancar, meski ada beberapa dinamika yang terjadi di sejumlah wilayah. “Kita bersyukur penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 telah dilalui dengan baik. Semoga calon kepala daerah yang terpilih dapat bekerja dengan amanah usai dilantik nanti,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (2/12/2024). Seperti diketahui, Indonesia baru saja melaksanakan Pilkada serentak untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota pada Rabu (27/11) pekan lalu. Cucun pun menekankan pentingnya semua pihak menghormati hasil…

Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsy mengaku tidak sepakat dengan wacana mengembalikan Polri ke bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap gagasan ini. “Langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan”, ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (1/12/2024). Diketahui, Polri pernah dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 2000, dan Kemendagri pada tahun 1946. Pemisahan tersebut ditujukan agar lembaga Polri menjadi mandiri dan profesional. “Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar” “Kita (Polri)…

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi ketegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang telah mencopot seorang direktur dan 10 pegawai di jajaran Kementerian Pertanian (Kemtan). Pemecatan tersebut lantaran 11 bawahan Mentan tersebut terbukti terlibat dalam kasus pengadaan pupuk palsu yang terbukti merugikan petani. “Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu seret mereka ke penegak hukum, karena sudah menipu petani,” tegas Rajiv dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (1/12/2024). Rajiv terkejut karena kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dalam pupuk yang diproduksi empat perusahaan swasta pemenang tender, di bawah standar kandungan NPK minimum…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pertemuan tersebut, satu di antaranya, membahas terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. “Salah satu hal tadi juga yang disampaikan di dalam rapat yaitu kenaikan PPN 12 persen. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa PPN 12 persen ini memang sesuai dengan undang-undang. Namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, tunggu daripada keputusan Presiden,” jelas Wihadi usai memimpin Tim Kunspek Banggar DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (28/11/2024)…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta agar liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dapat dipersiapkan dengan baik dan matang. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Tim Komisi VI DPR RI ke In Journey Group, yang dihadiri oleh Direktur Utama Angkasa Pura, Garuda Indonesia, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. “Saya ingin tidak ada lagi penumpukan penumpang untuk sektor transportasi udara. Kemudian, ia juga ingin adanya penambahan jam terbang bagi maskapai di setiap bandara Indonesia. Hal ini harus dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tuturnya kepada medpolindo.com saat ditemui  Komisi VI tersebut saat ditemui di PT Angkasa Pura…

Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Harris memberikan pandangannya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi BBM khusus bagi kendaraan berpelat kuning, termasuk angkutan umum. Langkah ini, menurutnya, strategis untuk mendukung sektor transportasi publik, namun perlu didasarkan pada kajian mendalam dan implementasi yang tepat. Ia pun menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap manfaat subsidi BBM bagi pelat kuning. “Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau,” ujar Harris dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Kajian tersebut mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi…

Anggota Komisi III DPR RI Nazarudin Dek Gam menyoroti usulan sejumlah pihak agar menempatkan Polri di bawah institusi Kemendagri atau TNI. Menurutnya, usulan tersebut merupakan pengkhianatn terhadap cita-cita reformasi. Semangat reformasi, tambahnya, salah satunya menjadikan Polri murni alat penegak hukum yang berdiri sendiri. “Sejak berdiri sendiri dan bertanggung-jawab langsung kepada presiden, Polri terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Hampir di setiap survei soal pelayanan publik, Polri Selalu masuk dalam jajaran tiga lembaga yang paling dipercaya,” ujar Nazarudin dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). Ia menambahkan jika ada bukti bahwa Polri terlibat dalam urusan politik, maka ia mendorong agar hal itu…

Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM, di mana rencananya ojek online tidak termasuk sebagai penerima. Merespons hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah berhati-hati dengan kebijakan yang dikeluarkan agar jangan sampai menindas rakyat kecil. “Ingat, jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika ini terjadi maka dampak ekonomi dan politiknya sangat besar dan bisa tidak terkendali,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana skema subsidi bahan bakar minyak atau…

Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Minerba Tim Komisi XII ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk meninjau langsung aktivitas penambangan ilegal yang berkaitan dengan sirkon dan batuan lainnya. Dalam kunjungan ini, Mukhtarudin mengungkapkan keprihatinan mengenai penambangan yang berlangsung secara masif dan tidak terkontrol yang berdampak negatif pada lingkungan. Mukhtarudin mengatakan bahwa masyarakat setempat cenderung hanya berperan sebagai pekerja di bawah penguasaan cukong atau oknum tertentu. “Kami menemukan bahwa ada izin eksplorasi yang baru dikeluarkan namun belum mencapai tahap izin produksi. Ini menunjukkan adanya ketidakberesan yang perlu segera ditindaklanjuti”, ujarnya kepada medpolindo.com usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII…