Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menekankan pentingnya peran partisipasi aktif dari akademisi, termasuk juga mahasiswa dalam mengawal jalannya pemilu. Hal itu disampaikan Aria usai menjadi narasumber dalam program Parlemen Kampus dengan tema ‘Mengkaji UU Pemilu: Peran Mahasiswa dalam Mendorong Pemilu yang Bersih dan Berintegritas’ di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Aria Bima menjelaskan, UU Pemilu merupakan salah satu UU yang secara periodik selalu direvisi. Untuk itu, pengawasan dari semua pihak penting untuk dilakukan guna menghasilkan pemilihan yang berkualitas. “Proses pembuatan Undang-Undang atau perubahan Undang-Undang Pemilu ini di era demokrasi harus transparan dan akuntabel. Kita membuka semua kelompok…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, mengapresiasi langkah tegas Kapolrestabes Semarang dalam menyikapi insiden penembakan siswa SMK oleh oknum polisi. Peristiwa tersebut mencuat setelah terjadinya pelanggaran prosedur dalam penanganan tawuran pelajar yang berujung pada tindakan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kapolrestabes Semarang telah menyatakan dalam pernyataan resminya, “Sepenuhnya bertanggung jawab dan siap dievaluasi serta menerima konsekuensinya.” Menurut Raja Faisal, pernyataan ini mencerminkan profesionalisme dan transparansi dalam menangani persoalan yang melibatkan institusi kepolisian. “Tawuran pelajar memang tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas. Namun, penegakan hukum tetap harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat,”…

Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membahas Program Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti kualitas paparan yang disampaikan oleh BSN dan meminta perbaikan signifikan. Evita Nursanty menegaskan bahwa format anggaran yang disampaikan oleh BSN perlu disesuaikan dengan target yang ditetapkan. “Ke depan format dari anggaran ini diperbaiki. Bapak melakukan pembinaan, pelatihan, sosialisasi, supaya target 2.000 UMKM ke depan ini tercapai, begitu juga target 900 pelaku usaha. Presentasi bapak ke depan diperbaiki,” ujarnya pada rapat tersebut di…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistan menilai dirinya tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi PLN dalam transisi energi hijau. Ia menyoroti ketergantungan yang masih tinggi pada energi fosil, yakni 85 persen dari total kapasitas energi 93 GW. “Isu ini harus ditangani dengan strategi khusus guna mengurangi ketergantungan secara bertahap,” dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Perlu diketahui, integrasi energi hijau dalam bauran energi nasional menjadi salah satu prioritas utama PLN. Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi energi hijau terkini berada…

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menegaskan dukungan penuh kepada Dewan Energi Nasional (DEN) dalam upaya mencapai kedaulatan energi di Indonesia. Dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Rohmat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil DEN dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Rohmat menjelaskan bahwa salah satu program strategis yang didukung oleh Komisi XII adalah Program B50. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, yang selama ini menghabiskan banyak devisa negara. Dengan implementasi program ini, diharapkan dapat tercipta kemandirian energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Rokhmat menyatakan komitmen Komisi XII untuk mendukung pengembangan energi terbarukan…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti rencana pemerintah yang akan melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menurutnya, pensiun dini PLTU merupakan bagian dari strategi transisi energi. “Pembangunan PLTU membutuhkan dana besar. Jika memang harus dipensiunkan, kita harus mencari solusi agar investasi ini tidak terbuang sia-sia dan tetap memiliki nilai,” terang Kawendra dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengapresiasi capaian PT PLN (Persero) yang pernah menduduki peringkat teratas di Asia…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti peran strategis Pertamina dalam mendukung kemandirian energi nasional sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan catatan kritis terhadap sejumlah isu penting, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kualitas produk energi. Salah satu perhatian utamanya adalah polemik rencana pencabutan subsidi Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol), yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (29/11/2024). Menurut Mufti, keputusan tersebut dapat berdampak serius pada sekitar empat juta pengemudi ojol yang menggantungkan hidup pada profesi ini. “Ketika subsidi ini dicabut, ojol akan menghadapi tantangan besar. Mereka sudah terbebani tarif aplikasi hingga 20 persen dan…

Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina menekankan pentingnya elektrifikasi 100 persen di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa setiap rumah – bukan hanya desa – memiliki akses listrik yang memadai. Menurutnya, pemenuhan terhadap elektrifikasi 100 persen merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi Sila Kelima Pancasila, di mana seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk dalam hal penyediaan listrik. Nevi menjelaskan bahwa elektrifikasi harus dilihat dari perspektif akses listrik di setiap rumah di seluruh Indonesia. Target tahun 2025 menjadi momen krusial, di mana diharapkan semua rumah telah terpasang meteran listrik. Menurut laporan yang diterima, masih terdapat ribuan rumah di…

Anggota DPR RI memiliki hak yang melekat, yang salah satunya adalah Hak Protokoler. Namun, terkadang, publik menilai hak ini meresahkan karena dirasa mengganggu aktivitas masyarakat. Persoalan Hak Protokoler ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR RI saat meninjau Bandara Adi Soemarmo di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (02/12/2024). Dalam kesempatan itu, Anggota BURT DPR RI Rajiv mengingatkan agar para mitra, PT Angkasa Pura dan PT Gapura Angkasa bisa tetap mengutamakan masyarakat. “Ya terkadang kan ketika (publik) dengar nama DPR sudah sensitif duluan, pikirannya ke arah negatif. Jadi, pasti meskipun mungkin yang dilakukan tidak salah, tetap akan dipandang…

Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Pemerintah dipastikan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024. Dia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi pertalite. “Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih…