Penulis: redaksi

Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang, Sumatera Selatan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pendidikan vokasi di bidang pariwisata serta memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Dalam wawancaranya kepada medpolindo.com, Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menyampaikan apresiasinya terhadap fasilitas dan program studi yang dimiliki Poltekpar Palembang, seperti jurusan hospitality, food and beverage, dan pariwisata berbasis lokal. Ia menyebut bahwa lulusan dari Poltekpar Palembang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Ini sesuatu yang bagus. Anak-anak yang lulus dari sini akan menjadi orang-orang yang punya…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti kurangnya tenaga pengajar di sekolah-sekolah Papua. Legislator Dapil Banten I ini pun meminta pemerintah segera penuhi kebutuhan guru ini, guna menghadirkan pendidikan yang merata di tanah Papua. “Banyak sekolah-sekolah swasta justru kekurangan guru, sementara juga yang di negeri itu mereka juga menghadapi kekurangan. Saya pikir pemerintah harus segera melakukan rekrutmen terhadap tenaga-tenaga pengajar, dan yang terpenting lagi dari rekrutmen ini adalah pemerataan dari tenaga pengajar itu sendiri,” kata Bonnie pada medpolindo.com di Kantor Gubernur Jayapura usai Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Jayapura, Papua, Senin (9/12/2024). Pemerataan ini penting, kata Bonnie, mengingat…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti keputusan pemerintah untuk menurunkan anggaran makan bergizi gratis, yang sebelumnya Rp 15.000 menjadi seharga Rp10.000 per porsi. Menurutnya, keputusan tersebut perlu ditinjau ulang, terkhusus untuk di wilayah Papua. “Saya kira pemerintah harus meninjau ulang program tersebut khususnya untuk di Papua. Tadi kita dengar sendiri bahwa untuk satu paket makanan menunya yang sesuai di Jakarta itu disebutkan Rp10.000, datang ke sini (Papua) bisa sampai Rp30.000 lebih,” kata Bonnie pada medpolindo.com di Kantor Gubernur Jayapura usai Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Jayapura, Papua, Senin (9/12/2024). Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, pemerintah harus mengkaji…

Impor barang ke Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan. Hal ini memicu kecemasan mengenai dampaknya terhadap perekonomian domestik. Berbagai jenis barang, mulai bahan baku hingga baran konsumsi pun akhirnya membanjiri pasar dan memperburuk ketergantungan Indonesia pada produk luar negeri. Keadaan ini pada gilirannya memicu pertanyaan tentang daya saing produk lokal, dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Menyoroti hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menjelaskan banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia efek dari penerapan perdagangan bebas. Akan tetapi, kualitas dari barang impor tersebut banyak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Oleh…

PT Semen Indonesia Group (SIG) melakukan inovasi semen ramah lingkungan. Hal itu sebagai strategi untuk menciptakan nilai yang lebih berkelanjutan. Atas langkah inovatif tersebut, Komisi VI DPR RI merespons positif sebagai upaya perbaikan dari kondisi kinerja PT SIG yang terus menurun selama lima tahun terakhir. Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela pun mengapresiasi inovasi PT SIG dalam rangka mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, melalui pengembangan produk semen hijau atau green cement. Inovasi ini, jelasnya, masuk dalam program pengembangan bahan bangunan dan solusi berkelanjutan. Hal itu disebabkan karena semen hijau disebut sebagai semen ramah lingkungan dengan emisi karbon mencapai 38 persen lebih rendah…

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menegaskan pentingnya memandang keberhasilan pembangunan daerah langsung sesuai fakta di lapangan alih-alih langsung percaya pada angka-angka statistik. Hal ini disampaikannya dalam rapat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Yogyakarta. “Kalau kita lihat kasus Yogyakarta, variabel indeks pembangunan manusia yang cukup baik itu terlihat dari angka partisipasi sekolah dan harapan hidup yang sudah bagus. Tetapi, jumlah penduduk miskin yang dipengaruhi oleh daya beli masih menjadi tantangan utama,” ujar Andi Yuliani saat kunjungan di Yogyakarta, Jumat (6/12/2024). Dalam pandangannya, data statistik yang sering menjadi acuan tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Andi mencontohkan…

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nurwayah, menyambut baik rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah positif yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di mana ojol menjadi salah satu bagian penting dari ekosistem tersebut. Nurwayah menilai bahwa pengemudi ojol memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. “Ojol bukan hanya alat transportasi, tetapi juga jembatan ekonomi yang menghubungkan pelaku usaha kecil dengan konsumen. Subsidi BBM ini akan sangat membantu…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menilai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu memperluas kolaborasi dengan sekolah untuk menyosialisasikan program keluarga berencana (KB). Hal ini disampaikan dalam pertemuan tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Kantor Gubernur Riau, Senin (9/12/2024). Menurut Nuroji, jumlah tenaga penyuluh KB yang semakin berkurang berdampak pada efektivitas sosialisasi di lapangan. “Dulu, saat program KB sukses, jumlah petugas sangat mencukupi. Sekarang, kita harus memikirkan cara baru agar sosialisasi tetap berjalan baik, salah satunya melalui pendidikan di sekolah,” katanya. Ia menyarankan agar materi keluarga berencana dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. “Jangan hanya mengandalkan penyuluh. Penting untuk…

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi H. Amro, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai kebijakan tersebut masih menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama terkait kriteria penerima manfaat dan minimnya sosialisasi. “Kami mendorong OJK sebagai regulator untuk berkoordinasi dengan bank-bank Himbara guna membahas juklak dan juknisnya. Aturan teknis ini nantinya menjadi panduan bagi bank Himbara dalam membantu masyarakat dengan kredit macet. Selain itu, data SLIK OJK-nya juga harus segera diselesaikan, jangan sampai menunggu…

Tim Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Padang, Sumatera Barat dalam rangka memastikan kesiapan dan ketersediaan pasokan energi jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dalam kesempatan itu, Komisi VI melakukan pertemuan dengan BUMN Energi, yakni PLN, Pertamina, dan Pertamina PT Patra Niaga. Dalam paparan, para perwakilan BUMN Energi kompak menyatakan bahwa pasokan energi dipastikan akan baik jelang atau saat libur Nataru. Di antaranya, PLN telah menetapkan periode Siaga Nataru dan mengupayakan kecukupan daya pada pembangkit dalam status normal. Termasuk menjaga keandalan jaringan transmisi dan distribusi dengan memberlakukan pembatasan terhadap pekerjaan yang berpotensi menimbulkan gangguan. Menanggapi hal…