Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menurutnya, selain sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini harus memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Dirinya menekankan bahwa kenaikan pajak harus diarahkan secara selektif, terutama pada barang-barang mewah yang menjadi konsumsi kalangan atas. “Saya sepakat bahwa kenaikan PPN ini sebaiknya dibatasi (hanya) untuk barang-barang mewah. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani,” ujar Herman melalui rilis yang diterima oleh medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Politisi Fraksi Gerindra itu pun mengapresiasi…

Maraknya eksploitasi lingkungan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, menjadi salah satu perhatian Anggota Badan Legislasi (Baleg) Habib Syarief Muhammad saat sosialisasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029, di Kalimantan Timur. Karena itu, ia menilai RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah sangat mendesak disahkan, di tengah eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. “RUU Hukum Masyarakat Adat ini nampaknya sudah sangat mendesak, di satu sisi daerah-daerah kita ini sudah hancur karena dari tahun marak eksploitasi lingkungan yang terus berjalan. Maka perlu ada aturan baru untuk bagaimana merawat atau…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan sosialisasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Pada kesempatan tersebut Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief Muhammad menanggapi sejumlah masukan yang menjadi atensi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Salah satunya adalah terkait RUU Sistem tentang Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menurutnya adalah sebuah keniscayaan yang nanti keberadaannya akan sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik “Karena dari RUU Sisdiknas inilah yang nantinya akan menjadi payung dari aturan-aturan berikutnya. Sekarang ini kan kurikulum merdeka belajar, zonasi, itu hanya dari UU yang sudah lama dari tahun 2003. Oleh karena…

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, memberikan tanggapan terkait keputusan pemerintah untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ia menekankan bahwa kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Sebagai anggota DPR RI, saya melihat keputusan untuk memberlakukan (kenaikan) pajak (pertambahan nilai menjadi) 12 persen mulai tanggal 1 Januari 2025 sebagai pelaksanaan dari undang-undang yang telah disahkan. Pasal 7 UU HPP secara jelas menyatakan bahwa tarif tersebut harus diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025. Ini merupakan kelanjutan dari penerapan PPN sebesar 11 persen yang sudah diberlakukan…

Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa implementasinya harus melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Diketahui, kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. “Kami menolak bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Dina, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Senin (23/12/2024). Beberapa pengecualian yang ditegaskan meliputi beberapa di antaranya sembilan bahan pokok…

Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Polda Jawa Barat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum di daerah. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung dari mitra Komisi III DPR terkait penegakan hukum dan keamanan. “Kami mengapresiasi komitmen dan upaya keras dari semua instansi penegak hukum di Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi penegakan hukum dan keamanan di daerah khusus nya Jawa Barat, serta bertukar pikiran untuk meningkatkan sinergi antar lembaga,” ujar Ketua Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI Sari Yuliati kepada medpolindo.com di…

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menekankan pentingnya stabilitas ekonomi selama masa libur akhir tahun. Ia berharap pemerintah bisa menerapkan strategi yang efektif guna menekan kenaikan harga barang pokok di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. “Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok di momen akhir tahun sering menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Kami berharap Pemerintah bisa menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan kenaikan harga barang bahan pokok jelang libur akhir tahun,” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Senin (23/12/2024). Menurut Charles, harus ada strategi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan…

Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Polda Jawa Barat (Jabar) dalam rangka memastikan persiapan pengamanan di berbagai titik strategis dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan baik. Salah satu fokus utamanya ialah memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat terutama di tempat yang berpotensi tinggi dengan mobilitas warga. “Kami ingin memastikan kesiapan yang sudah dirancang oleh Polda Jabar dan jajarannya. Harapan kami, perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah ini dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, ” ujarnya Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia di Kantor Polda, Bandung, Jawa Barat,…

Anggota DPR RI Novita Hardini mengapresiasi kegiatan Trenggalek Economic Run 2024 yang diselenggarakan dengan semangat membangun perekonomian Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut adalah event istimewa yang menggabungkan olahraga, kreativitas, dan pengembangan ekonomi lokal. Sehingga, acara ini bertujuan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, menarik lebih banyak wisatawan, serta mendorong ekonomi kreatif di Jawa Timur. “Acara yang melibatkan pegiat olahraga, masyarakat umum, dan running enthusiast dari berbagai kota di Jawa Timur ini diharapkan menjadi wadah kebersamaan sekaligus momen penuh semangat untuk memperkenalkan potensi besar Trenggalek,” ujar Novita Hardini dalam keterangan resminya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (22/12/2024). Novita Hardini yang juga merupakan Anggota Komisi VII DPR RI itu menyampaikan…

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin baru-baru ini menyampaikan evaluasi terkait masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Dalam laporannya, bahwa jumlah SPBU yang terbatas menjadi salah satu penyebab utama kemacetan antrian yang dihadapi masyarakat.  “Antrean panjang di SPBU sudah terasa, bahkan dengan hanya 5-10 mobil, kita sudah melihat penumpukan,” ujarnya kepada medpolindo.com baru-baru ini.  Politisi Fraksi PKB ini menekankan pentingnya manajemen pengelolaan SPBU yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia mencatat bahwa meskipun kuota BBM untuk wilayah Kalimantan Timur telah tersedia, namun pengelolaan yang kurang efisien masih menjadi kendala…